Hasil debat capres dan cawapres ( 9 Juni 2014 ). Dengan tema
pembangunan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan kepastian
hukum.
Dibuat oleh Sarah Wulan Dini (3KB05 - 26111615)
1. Dapatkah anda sebagai capres dan
cawapres melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja pemerintahan
saat ini dan apakah yang anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan hal-hal
yang dianggap berhasil dan memperbaiki hal-hal yang belum dianggap berhasil
maka apakah yang anda lakukan untuk mengubah hal-hal yang belum berhasil?
Jokowi – jk :
Perencanaan dalam jangka yang
panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun presiden dan wakil presiden.
Tetapi yang berkaitan dengan ideologi yang sudah berhasil kita teruskan, dan
yang belum berhasil di evaluasi dan diperbaiki. Kita tidak ingin meninggalkan
jangka panjang dan jangka meengah yang sudah ada karena tu adalah sebuah haluan
dan titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa Indonesia tentang
ideology dan prinsip tetap akan menjadi prioritas untuk program-program
pemerintahan baru. Target utama tujuan bangsa ini dan prinsip utama
melaksanakan pemerintah yang demokratis pemerintah yang otonomi perintah yang
dipercaya oleh masyarakat dan taat hokum. Dalam kebijakan yang 5 tahunan itu
sendiri yang harus mengevaluasi dan memperbaiki pembangunan yang ada. Contohnya
adalah ekonomi merosot, devisit banyak, dan anggaran yang tidak berfungsi
dengan benar dan pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu,
kalau tidak Negara ini tidaka akan bisa berkembang. Pertumbuhan bangsa merosot
dari 7% menjadi 5% semua itu harus dikoreksi apa yang menjadi penyebabnya dan
diperbaiki lagi agar bangsa bisa menjadi lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah
yang lebih mementingkan rutinitas petinggi yang tidak penting itu bukan
reformasi yang sehat. Otonomi-otonomi daerah harus tetap dijaga dengan
baik. Pemerintah dibentuk untuk membuat
perubahan. Namun prinsip pokok harus tetap dijaga. Usaha kecil adalah inti dari
pokok permasalahan kesejahteraan bangsa ini. Pemerintah yang efektif dan
pemerintah yang baik melayani masyarakatnya . system perintahan yang baik
adalah system pemerintahan yang transparan adalah asas pemerintaha yang baik.
Perncanaan itu penting, tapi yang lebih penting itu bagaimana kita melaksanakan
dan mengeksekusi perencanaan itu bagaimana memtutuskan pengawasannya. Yang
lemah dari pemerintahan saat ini adalah menejemen pengawasan pelaksanaannya.
2. Apakah agenda khusus yang anda
lakukan saat ini untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pemerintahan, pemberantas
korupsi, pendorong penegak hukum yang adil dan penegak hukun yang adil?
Prabowo – hatta :
Itu adalah akibat dari
kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar dengan kebocoran yang besar
yang diakibatkan oleh masalah sistemik akhirnya tidak ada sumberdaya yang cukup
untuk menjamin kualitas hidup pejabat aparatur Negara yang menentukan jalannya
pemerintahan. Korupsi terjadi karena pejabat yang berkuasa takut akan masa
depan, takut pensiun. Karena
kualitas hidup, rasa takut dan juga sitem demokrasi kita yang begitu liberal.
Elite bangsa Indonesia selama beberapa puluh tahun ini agak lengah. Kalau kita
mau mengurangi korupsi, kita harus menjamin kualitas hidup para pejabat Negara.
Penegak – penegak hokum harus
ditingkatkan kemampuan managerial kemampuan teknis dan kemampuan pendidikan.
Dengan merekrut orang-orang terbaik dengan system terbuka, transparansi dan
penggunaan teknologi yang canggih penting untuk kemajuan Negara ini. Kita harus
agresif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara memperkuat KPK.
Kesimpulan :
1. Prabowo
Subiyanto – Hatta Rajasa
Tentang
Demokrasi :
1.
Demokrasi membutuhkan pendidikan politik
2.
Demokrasi harus produktif bukan destruktif
3.
Demokrasi harus demi kemakmuran rakyat dan
mencegah kemakmuran rakyat mengalir keluar
Tentang
Pemerintahan yang Bersih :
1. Pemerintah yang bersih sama dengan
Demokrasi
2.
Merekrut orang terbaik dari segi
pendidikan dan integritas untuk menjadi aparat Negara.
3.
Penggunaan tekhnologi modern sebagai alat untuk
mengontrol pemerintahan.
4.
Menjamin kualitas hidup pejabat Negara untuk
mencegah korupsi
5.
Meningkatkan kemampuan menejerial penegak hukum
6.
Memperkuat KPK agar agresif dalam memberantas
korupsi
Tentang
Kepastian Hukum:
1.
Kepastian hukum adalah jaminan Negara
2.
Korupsi harus diberantas
3.
Kepastian hukum harus memberikan jaminan
penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk
4. Pengakuan dan jaminan Negara atas
HAM
5. Penegak Hukum harus diperkuat dengan
memperkuat KPK
2. Joko
Widodo - Jusuf Kalla
Tentang
Demokrasi :
1.
Tujuan Demokrasi untuk kesejahteraan
2.
Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyatdan
melaksanakannya
3. Demokrasi harus dilaksanakan dengan
cara dialog dan musyawarah
Tentang
Pemerintahan yang Bersih :
1.
Pembangunan akuntabilitas yang bersih adalah
pemerintahan yang efektif
2. Pembangunan Akuntabilitas system melalui
tekhnologi modern seperti e-budgeting, e-katalogue, e-performance, pajak online
dan IMB online
3.
Menciptakan efektifitas pelayanan public
4. Pola perektrutan berdasar system
promosi dan seleksi terbuka untuk mencegah praktek nepotisme
5. Matang dalam perencanaan cepat dalam
eksekusi kebijakan
6.
Pengawasan efektif untuk mengontrol kebijakan
dan program pemerintah
Tentang
Kepastian Hukum :
1.
Negara Indonesia adalah Negara hukum
2.
Pemberantasan korupsi
3. Hukum harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
4. Hukum dilaksanakan dengan
ketauladanan pemimpin yang lebih dahulu taat hukumdan taat HAM
5. Penegak Hukum harus diperkuat dengan
memperkuat KPK, Polisi dan Jaksa
Pendapat :
Kubu Jokowi-JK lebih kuat dengan narasi konkret
yang memperhatikan ke daerah-daerah kecil dengan menyampaikan visi dan misi
yang jelas lebih mengutamakan rakyat dan menyampaikan system pemerintahan yang
lebih baik. Sementara Prabowo-Hatta dalam beberapa kesempatan keduanya tak
terarah dalam menjawab pertanyaan. Dan dilihat dari jawaban dari Prabowo, beliau
sepertinya lebih mengutamakan pejabat dibanding rakyatnya. Dan Prabowo hanya
fokus memberikan kritikan tanpa menonjolkan program yang ia rencanakan dalam
visi misinya.
